![](https://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-15.46.17-1024x766.jpeg)
![](https://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-15.46.16-1024x575.jpeg)
Bertempat di Hotel Santika Bengkulu, pada tanggal 8-10 Juli 2024, pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-VII Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Indonesia (APHUTARI) dimulai. Acara bergengsi ini dihadiri oleh para akademisi dan praktisi hukum tata negara dari berbagai Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah PTKIN di Indonesia.
Rakernas kali ini mengusung tema “Penguatan Kurikulum dan Sinergi Program Studi Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi”. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan kurikulum, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang hukum tata negara, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digitalisasi.
Delegasi dari Program Studi HTN Fakultas Syariah IAIN Kediri dipimpin oleh Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum., selaku Ketua Program Studi, yang didampingi oleh Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi. Dalam kesempatan ini, Kaprodi menyampaikan paparan mengenai inovasi-inovasi kurikulum yang telah dilakukan di Program Studi HTN IAIN Kediri, termasuk integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
Selain itu, para peserta Rakernas juga terlibat dalam diskusi panel yang membahas berbagai topik penting seperti penguatan sinergi antara program studi hukum tata negara di seluruh Indonesia, peningkatan kualitas dan relevansi penelitian hukum, serta strategi pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum tata negara. Diskusi-diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pendidikan hukum tata negara di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika hukum dan kebijakan publik di era digital. “Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, kita dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Rangkaian acara Rakernas juga diisi dengan Seminar Nasional: Politik Legislasi di Indonesia dan review kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah PTKIN se-Indonesia. Keikutsertaan Program Studi HTN Fakulta Syariah IAIN Kediri dalam Rakernas Ke-VII ini diharapkan dapat memperkuat jaringan kerjasama antar program studi hukum tata negara di Indonesia, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang hukum tata negara. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Program Studi HTN Fakultas Syariah IAIN Kediri optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. (SN)